Contoh Soal PAT/UKK PPKn Kelas 10 ~ Part 2. Pembaca Readklikshare, berikut ini kami sajikan bagian kedua (Part 2) Contoh Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas XI SMA/MA/SMK/MAK lengkap dengan jawabannya. Silahkan dibaca dan dipelajari semoga bermanfaat. Jangan lupa berbagi kepada yang lainnya. Cukup dengan meng-klik tombol share sosial media yang ada di bawah postingan ini. Selamat belajar.
Bagi Anda yang belum membaca bagian yang pertama, bisa dibaca pada postingan yang berjudul:
Contoh Soal PAT/UKK PPKn Kelas 10 ~ Part 2
11. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang di anut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis .Prinsip dimana otonomi daerah dilaksanakan secara nyata dan diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah disebut …
A. Prinsip tanggung jawab
B. Prinsip dinamis
C. Prinsip solidaritas
D. Prinsip nyata
E. Prinsip efisien
Jawaban: D
12. Pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut tertera pada visi,misi,tujuan ,dan fungsinya masing- masing. Dibawah ini ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, kecuali …
A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
B. Memperhatikan pemerataan dan keadilan
C. Tidak menciptakan demokratisasi
D. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai – nilai local dan nasional
E. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa ,baik tingkat local maupun nasional
Jawaban: C
13. Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom meliputi bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan enegi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenaga kerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, social, penataan ruang pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum, dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi public, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan serta penerangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah …
A. No .1 Tahun 2015
B. No .2 Tahun 2015
C. No .3 Tahun 2015
D. No .4 Tahun 2015
E. No .5Tahun 2015
Jawaban: B
14. Secara structural kepala daerah kabupaten / kota tidak memiliki garis structural dengan pemerintahan propinsi dan pemerintahan pusat , karena memiliki otonomi seluas – luasnya .Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah propinsi yang bersangkutan memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten adalah …
A. Kepala desa
B. Camat
C. Gubernur
D. Dewan Perwakilan
E. Presiden
Jawaban: C
15. Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang – undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah.Adapun yang dimaksud dengan satuan –satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah ...
A. Jakarta
B. Semarang
C. Yogyakarta
D. Bandung
E. Palembang
Jawaban: A
16. Pemerintahan daerah memiiki otonomi yang seluas - luasnya dalam menyelenggarakan proses pemerintahan masih memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi hubungan wewenang, keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hal ini sesuai dengan undang- undang pemerintah daerah ...
A. No 31 Tahun 2004
B. No 32 Tahun 2004
C. No 33 Tahun 2004
D. No 43 Tahun 2004
E. No 44 Tahun 2004
Jawaban: B
17. Integrasi nasional berasal dari 2 kata yaitu’’ Integrasi dan Nasional “ yang artinya menyatupadukan menggabungkan, mempersatukan .. Integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan yaitu aspek sosial, poitik, ekonomi, dan budaya, Integrasi juga meliputi aspek vertical dan horizontal . Hal ini pengertian integrasi nasional menurut …
A. HowardWriggins
B. Myron Weiner
C. Dr.Nazaruddin Sjamsuddin
D. J Soedjati Djiwandonio
E. Mochtar Mas’oed
Jawaban: C
18. Manusia hidup dalam realitas yang plural . masyarakat plural merupakan ‘’ Belati ‘’ bermata ganda dimana pluralitas sebagai rahmat dan sabgai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Di bawah ini faktor – faktor pembentuk integrasi nasional kecuali …
A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara
C. Adanya tekad serta keinginan utuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda
D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia
E. Adanya chauvinisme (Chauvinisme merupakan ajaran dan paham yang merendahkan kualitas negara lain atau menganggap bangsa lain sebagai bangsa yang tidak bagus)
Jawaban: E
19.
20. Perhatikan beberapa faktor - faktor integrasi nasional sebagai berikut :
1) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa dan tanah air.
2) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila.
3) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen.
4) Adanya ketidakpuasan dan ketidakmerataan hasil -hasil pembangunan.
5)Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar.
Berdasarkan beberapa uraian kondisi diatas yang merupakan faktor-faktor penghambat integrasi nasional ditandai nomor ...
A (1) , (2) dan (3)
B (2) , (3) dan (4)
C (3) , (4) dan (5)
D (4) , (5) dan (1)
E (5) , (1) dan (2)
Jawaban: C
Baca juga:
